PAPUA TENGAH —Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Tengah dalam meningkatkan pengumpulan data berbasis Digital di sektor kelautan dan perikanan telah meluncurkan portal data kelautan perikanan yang di beri nama Sistem Informasi Bahari Papua Tengah (SIBAPATENGAH), aplikasi yang menjadi bagian dari implementasi e-Walidata di Provinsi Papua Tengah.
SIBAPATENGAH dikembangkan sebagai portal digital untuk menghimpun dan mengintegrasikan data sektor kelautan dan perikanan dari 8 kabupaten. Sistem ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar dalam penyusunan program, perencanaan pembangunan, serta pengambilan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan.
Peluncuran aplikasi tersebut berlangsung dalam kegiatan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Launching Aplikasi e-Walidata pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah. Kegiatan tersebut digelar di Ballroom Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah di lakasanakan dari tanggal 24–25 September 2026.
Foto : Panitia Pelaksana
Kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli II Gubernur Papua Tengah Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Otonomi Khusus (Otsus), Ukkas, S.Sos., M.K.P., para kepala dinas yang membidangi kelautan dan perikanan dari delapan kabupaten, serta sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa yang dibacakan oleh Ukkas S.Sos., M.K.P, ditegaskan bahwa ketersediaan data yang akurat, terverifikasi, dan terintegrasi merupakan salah satu fondasi penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
“Kehadiran portal e-Walidata SIBAPATENGAH ini diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan kebijakan secara tepat sasaran, efisien, dan transparan,” ujar Ukkas S.Sos., M.K.P saat membacakan sambutan gubernur.
Menurut Pemerintah Provinsi Papua Tengah, pengembangan SIBAPATENGAH merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan melalui pemanfaatan teknologi informasi serta pengelolaan data yang terverifikasi.
Foto : Panitia Pelaksana
Disela setelah acara pembukaan kegiatan di lanjutkan penandatanganan Nota Kesepahaman dalam penggunaan aplikasi SIBAPATENGAH antara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah dengan 8 Dinas Kelautan dan Perikanan dari Kabupaten.
Potensi Kelautan Papua Tengah
Papua Tengah memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar. Berdasarkan pemaparan Karlos Matuan, garis pantai Provinsi Papua Tengah sepanjang 1.128,61 Km2 dengan luas laut 16.515,88 Km2 yang berada pada wilayah laut dua pesisir yaitu Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika dan mempunyai 50 pulau yang tersebar di wilayah tersebut.
Potensi tersebut juga didukung keberadaan kawasan konservasi, antara lain Taman Nasional Lorentz di wilayah Mimika dengan luas sekitar 2.505.600 Ha serta Taman Wisata Teluk Cenderawasih seluas 1.453,500 Ha.
Foto : Panitia Pelaksana
Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah, Dr. Karlos Matuan, S.St.Pi., M.M., mengatakan potensi tersebut perlu dikelola secara terintegrasi dengan dukungan data yang akurat. Untuk sektor produksi, target tangkapan ikan Papua Tengah pada 2026 mencapai 26.116 ton per tahun dengan rincian penangkapan di laut 21.116 Ton/tahun dan di PUD (Perairan Umum Daratan 869 Ton.Produksi PUD berasal dari wilayah perairan darat, termasuk tiga danau utama, yakni Danau Paniai, Danau Tigi, dan Danau Tage.
Wilayah perairan Papua Tengah juga berada dalam dua Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), yaitu WPP 717 di bagian utara yang mencakup wilayah Nabire (Perairan Teluk Cenderawasih) dan WPP 718 di bagian selatan (Perairan Laut Arafura) yang mencakup wilayah Mimika.
Dorong Integrasi Data Delapan Kabupaten
Melalui SIBAPATENGAH, DKP Papua Tengah mendorong tersedianya data sektor kelautan dan perikanan dari seluruh kabupaten, termasuk data yang berasal dari pelaku usaha perikanan. Data tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam menghubungkan potensi wilayah pesisir dengan kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman. Salah satu tujuan yang didorong pemerintah adalah pemanfaatan produksi perikanan dari Nabire dan Mimika untuk mendukung kebutuhan pangan dan gizi masyarakat di enam kabupaten lainnya.
Selain integrasi data, pemerintah juga mendorong peningkatan kapasitas nelayan lokal melalui modernisasi armada serta peningkatan kemampuan penangkapan ikan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi hasil perikanan sekaligus memperluas akses pasar.Pengembangan sektor kelautan dan perikanan juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor tersebut.
Ketersediaan data yang terintegrasi diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memetakan persoalan distribusi hasil perikanan, termasuk perbedaan harga ikan antara wilayah pesisir dan pedalaman.
Perencanaan Berbasis Data
Sejalan dengan pengembangan sistem informasi tersebut, DKP Provinsi Papua Tengah diarahkan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan menggunakan data yang telah diverifikasi.
Dengan pendekatan tersebut, setiap program pembangunan di sektor kelautan dan perikanan diharapkan memiliki basis data yang jelas sehingga pelaksanaan dan pencapaiannya dapat diukur.
Dr. Carlos Matuan menjelaskan, Aplikasi SIBAPATENGAH dikembangkan sebagai bagian dari komitmen Provinsi Papua Tengah dalam mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Melalui aplikasi tersebut, proses pengumpulan dan verifikasi data sektor kelautan dan perikanan dapat dilakukan secara digital. dan real time, Sistem ini juga diharapkan mempermudah penyusunan dokumen perencanaan berbasis data ilmiah yang Valid (Evidence-Based Planning) serta memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menjadi lebih akurat dan dapat di akses dengan mudah.
Data mengenai tata ruang dan potensi kelautan juga diarahkan agar dapat dimanfaatkan secara lebih terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam aspek penataan ruang laut, Papua Tengah telah menetapkan Peraturan Teknis (Pertek) KKP Nomor 05 Tahun 2025 tentang Zonasi Wilayah Perikanan dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K). Regulasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam penataan dan pemetaan berbagai zona pemanfaatan ruang laut, termasuk alur pelayaran dan jaringan kabel bawah laut.
Penguatan Infrastruktur Perikanan
Di bidang operasional, DKP Provinsi Papua Tengah saat ini mengelola dua Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yaitu UPTD PPI Waharia di Nabire dan UPTD Pelabuhan Perikanan Poumako di Mimika. Kedua fasilitas tersebut terus dioptimalkan untuk mendukung kegiatan perikanan, termasuk aktivitas pendaratan, distribusi, serta pemasaran hasil perikanan.
UPTD Pelabuhan Perikanan Poumako di Mimika telah beroperasi dan pengembangannya terus dilakukan. Sementara itu, pengembangan fasilitas juga dilakukan di Pelabuhan Perikanan Waharia, Nabire, antara lain melalui pengujian fasilitas cold storage dan pabrik es yang akan di persiapkan untuk dapat beroperasi di tahun 2027.
Pemerintah provinsi Papua Tengah telah melakukan ekspor perdana hasil laut ke Malaysia pada 30 Juni 2026 dari Kabupaten Mimika sebagai salah satu perkembangan dalam upaya memperluas akses pasar produk perikanan di Provinsi Papua Tengah.
Perkuat Sinergi Pemerintah
Peluncuran SIBAPATENGAH sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan PPT berharap program pembangunan di tingkat provinsi dapat berjalan selaras dengan program kerja pemerintah kabupaten sehingga pengelolaan potensi kelautan dan perikanan dapat dilakukan secara lebih terarah.
“Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan Papua Tengah agar lebih berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal,” ujar Karlos Matuan.
Foto : Panitia Pelaksana
Dengan sistem data yang terhubung, pemerintah berharap potensi kelautan dan perikanan Provinsi Papua Tengah dapat dikelola secara lebih terukur. Pada saat yang sama, data tersebut diharapkan membantu pemerintah merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah pesisir maupun pedalaman
Komentar (0)
Tulis Komentar